JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Mamuju- BPTP Balitbangtan Sulbar sedang menyelenggarakan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Semester I yang dilaksanakan serentak di masing-masing BPTP Lingkup Badan Litbang Pertanian pada senin (16/07/2018).Kegiatan Workshop untuk wilayah Sulawesi Barat dilaksanakan di M City Hotel Mamuju, yang dihadiri oleh : Tim Reviu Pusat (Tim Badan PPSDMP) yang diketuai oleh ibu Herlin Nurlaela, SE. M.Si, Kepala Sekretariat UAPPA/B-W provinsi Sulawesi Barat yang juga sebagai Kepala BPTP Sulawesi Barat Ibu Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si, Tim Itjen Kementan dan Tim Pendamping dari KPKNL dan KPPN Mamuju, dihadiri pula peserta dari 13 satker.

Dalam sambutannya Kepala Sekretariat UAPPA/B-W Provinsi Sulawesi Barat melaporkan jumlah SATKER yang masih aktif di Satker Wilayah Sulawesi Barat berjumlah 13 SATKER terdiri dari Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat terdapat 10 Satker, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat 1 Satker, Badan Karantina Pertanian Klas II Mamuju 1 Satker dan BPTP Sulawesi Barat 1 Satker.

Kepala Sekretariat Provinsi Sulawesi Barat mengingatkan kepada keluruh peserta untuk mengikuti dan melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggungjawab yang setinggi-tingginya.

Selanjutnya Sambutan Kepala Biro Keuangan dan Pelengkapan Kementerian Pertanian yang dibacakan oleh Ibu Herlin Nurlaela sebagai Ketua Tim Reviu Provinsi Sulawesi Barat, Kementerian Pertanian telah secara resmi menerima LHP dan Opini BPK atas LK Kementan TA 2017. Alhamdulillah, berkat kerja keras Kementerian Pertanian bersama segenap jajaran pengelolaan keuangan dan perlengkapan, dari tingkat satker, wilayah, eselon I s/d kementerian dapat mempertahankan kualitas Laporan Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini adalah sejarah baru bagi Kementerian Pertanian, dengan memperoleh opini terbaik dari BPK selama2 (dua) tahun berturut-turut.  Setelah opini terbaik tersebut dapat diperoleh, kita harus segera selesaikan PR dalam LHP tersebut berupa tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP BPK atas LK, baik LHP TA 2017 maupun tahun-tahun sebelumnya. Tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP BPK atas LK yang sudah diselesaikan secara tuntas adalah LHP BPK atas LK yang terbit pada tahun 2004 saja.Hal ini harus menjadi perhatian yang lebih serius. Adapun permasalahan dalam LHP BPK atas LK TA 2017 yang signifikan meliputi :

  1. Pengelolaan Persediaan Belum Memadai
  2. Pengelolaan Aset Tetap Belum Sesuai Ketentuan
  3. Aset Tidak Diketahui Keberadaannya
  4. Proses pengadaan Tidak Sesuai Ketentuan Sehingga Mengakibatkan Kelebihan Pembayaran Dan Pemborosan

Dalam kegiatan WS laporan keuangan ini juga, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mendukung penuh dengan menurunkan segenap tenaga auditornya untuk melakukan Reviu bersamaan dengan proses penyusunan dan verifikasi atas Laporan Keuangan ini. Untuk itu kami mengucapkan penghargaan yang tinggi atas sinergi ini. Pelaksanaan proses verifikasi dan reviu atas laporan keuangan tingkat satker yang dilakukan secara baik dan optimal sebelum diunggah dalam aplikasi e Rekon&LK diharapkan akan memperbaiki kualitas LK tingkat satker,yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas LK tingkat Wilayah, Eselon I dan Kementerian.

Di akhir sambutan ini, Kepala Biro KP mengajak semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan Kementerian Pertanian untuk menaruh perhatian yang lebih serius dalam pelaksanaan workshop Penyusunan LK ini dan memberikan dukungan yang nyata, guna mempertahankan kualitas laporan keuangan Kementerian Pertanian dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” sebagaimana harapan kita bersama.(wid,yen)