JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Profil

Profil


 

Institusi Loka Pengkajian Teknologi Pertanian adalah unit pelaksana teknis (UPT) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian) di daerah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian (SK Mentan) nomor 66/Permentan/OT.140/10/2011 tanggal 6 Oktober 2011.

 

Visi

Visi LPTP Sulawesi Barat adalah menjadi institusi penghasil inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi yang handal dengan dinamika pembangunan khususnya di Sulawesi Barat

Misi

  1. Mengidentifikasi potensi sumber daya dan kebutuhan teknologi pertanian spesifik lokasi dalam mendukung pembangunan pertanian regional di Sulawesi Barat
  2. Merakit/merekayasa, menyediakan dan mengembangkan inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi sesuai kebutuhan petani, stakeholder, dan kebutuhan pasar guna mendukung pembangunan pertanian regional yang tangguh.
  3. Akselerasi inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi di Sulawesi Barat
  4. Meningkatkan jaringan kerjasama yang lebih luas dengan lembaga penelitian/pengkajian internasional, nasional, pemerintah daerah ataupun swasta.

 

 
 


Pimpinan Kami

Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Sulbar dipimpin oleh Seorang Kepala Loka yang Melaksanakan pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. 
 

 

 
 

Laporan Tahunan 

Laporan tahunan Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Sulbar merupakan laporan kegiatan Loka Pengkajian Teknologi Pertanian selama satu tahun kegiatan yang mencakup kegiatan satuan kerja (Satker) lingkup Loka Pengkajian Teknologi Pertanian.
 

    

 
 

LHKPN

LHKPN adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Yang Merupakan Laporan Harta Para Pejabat di Lingkup Loka Pengkajian teknologi Pertanian Sulbar
 

    

 
 

Indeks Kepuasan Masyarakat

Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi mutu yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah melayani masyarakat, maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan (Peraturan Menteri Pertanian No. 78/Permentan/OT.140/8/2013). Untuk itu maka dibuat suatu alat yang dapat diggunakan sebagai pengukur pelayanan kemeterian pertanian dimasyarakat.