Institusi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian adalah unit pelaksana teknis (UPT) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian) di daerah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian (SK Mentan) nomor 66/Permentan/OT.140/10/2011 tanggal 6 Oktober 2011.

 

Visi

Visi BPTP Sulawesi Barat adalah menjadi institusi penghasil inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi yang handal dengan dinamika pembangunan khususnya di Sulawesi Barat

Misi

  1. Mengidentifikasi potensi sumber daya dan kebutuhan teknologi pertanian spesifik lokasi dalam mendukung pembangunan pertanian regional di Sulawesi Barat
  2. Merakit/merekayasa, menyediakan dan mengembangkan inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi sesuai kebutuhan petani, stakeholder, dan kebutuhan pasar guna mendukung pembangunan pertanian regional yang tangguh.
  3. Akselerasi inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi di Sulawesi Barat
  4. Meningkatkan jaringan kerjasama yang lebih luas dengan lembaga penelitian/pengkajian internasional, nasional, pemerintah daerah ataupun swasta.

 

 
 


Pimpinan Kami

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulbar dipimpin oleh Seorang Kepala Balai yang Melaksanakan pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. 
 
 
   

 

 

Laporan Tahunan 

Laporan tahunan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulbar merupakan laporan kegiatan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian selama satu tahun kegiatan yang mencakup kegiatan satuan kerja (Satker) lingkup Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.
 

    

 
 

LHKPN

LHKPN adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Yang Merupakan Laporan Harta Para Pejabat di Lingkup Balai Pengkajian teknologi Pertanian Sulbar

 

 

    

 

      LKHASN

      LKHASN Adalah Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) adalah dokumen penyampaian daftar harta kekayaan ASN yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi Aparatur Sipil Negara.

Sesuai SE Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2015, seluruh Pegawai ASN yang tidak diwajibkan menyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) wajib menyampaikan LHKASN. Guna memudahkan penyampaikan LHKASN, Kementerian PAN RB telah membangun Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan ASN (SiHarka).

 
 
 

Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil  atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan (Peraturan Menteri Pertanian No. 78/Permentan/OT.140/8/2013). Untuk itu maka dibuat suatu alat yang dapat digunakan sebagai pengukur pelayanan Kementerian Pertanian di masyarakat.

 

 

 

 

          

Contact Info

  • E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Map (Peta Lokasi)
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…